| Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bakal mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bertenor panjang seiring kondisi pasar keuangan yang saat ini sedang tak menentu. SBN dengan tenor panjang dianggap lebih mahal ketimbang pembiayaan jangka pendek. Semakin lama tenor SBN, maka investor akan meminta imbal hasil (yield) yang semakin tinggi, yang tercermin di dalam kurva imbal hasil. Banyaknya penerbitan SBN tenor panjang dikhawatirkan membebani pelunasan pembiayaan di masa depan. "Kalau melihat risiko pembiayaan saat market tidak begitu stabil atau psikologisnya lebih dominan, kami akan mencoba menghidari risiko melalui surat-surat yang sifatnya jangka panjang," jelas Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (13/9). Langkah ini, menurut dia, juga bertepatan dengan strategi pemerintah yang menginginkan rata-rata jatuh tempo (maturity) SBN tidak boleh lebih dari tujuh tahun. Adaun saat ini, rata-rata maturity SBN masih di angka delapan tahun tujuh bulan.
Sebelumnya, rata-rata maturity SBN sempat di atas sembilan tahun. Namun, karena SBN dikombinasikan dengan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang memiliki tenor hingga 12 bulan saja, maka perlahan-lahan angka maturity ini menurun. Saat ini menurutnya, SPN mengambil porsi 11 persen dari total pembiayaan SBN."Tapi kami tidak akan memperpendek maturity secara dramatis. Karena melihat volatilitas dan maturity average ini 8,7 tahun, mungkin kalau pun turun tidak lebih pendek dari delapan tahun," jelas Sri Mulyani. Meski demikian, bukan berarti pemerintah nantinya akan menerbitkan SPN sebagai instrumen utama. Sri Mulyani bilang, penerbitan SPN dilakukan sebagai pembiayaan darurat utamanya untuk membiayai anggaran di awal tahun saat belum ada penerimaan pajak yang masuk kantong negara. Pembiayaan SPN ini merupakan salah satu opsi termasuk dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
"1 Januari kan belum ada penerimaan pajak tapi sudah harus bayar gaji pemerintahan. Pengeluaran keluar setiap tanggal 1 tahun fiskal baru. Makanya di banyak negara, kalau pasar surat utang sudah dalam dan stabil, maka SPN ini bisa pakai surat jangka pendek untuk financing-nya," imbuh dia.Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan pemerintah masih belum final dalam menyusun strategi penerbitan SBN di tahun depan. Ia pun mengaku belum bisa memberi tahu porsi SBN jangka pendek di dalam APBN 2019. Dalam nota keuangan RAPBN 2019 disebutkan defisit anggaran akan mencapai Rp297,2 triliun atau 1,84 persen dari Produk Domestik bruto (PDB). Angka ini tercatat lebih kecil ketimbang outlook 2018 sebesar 2,12 persen dari PDB. Dengan demembiayaan yang ditarik harusnya bisa lebih kecil. "Kami tetap akan melihat kondisi market seperti apa. Tapi memang biasanya kalau ada gejolak seperti ini, permintaan untuk SBN jangka panjang akan lebih mahal," papar dia. (agi) Let's block ads! (Why?)
via CNN Indonesia https://ift.tt/2OjnIoR |
0 Comments:
Post a Comment