Thursday, September 13, 2018

Anggaran DPR Dipangkas Rp2 Triliun

Written by Kono Tasina on 2:09 AM with No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan memangkas anggaran DPR untuk 2019 mendatang. Dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019, tahun depan nanti DPR rencananya akan mendapatkan jatah anggaran Rp7,7 triliun.

Tapi, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Ihsan Yunus mengatakan dalam pembahasan terbaru, anggaran dipangkas tinggal Rp5,74 triliun. Atas pemangkasan tersebut, BURT saat ini tengah memutar otak agar pemangkasan anggaran yang dilakukan tidak berdampak pada kinerja DPR.

"Dengan ini, belanja barang kami hapus semua," katanya di Gedung DPR, Kamis (13/9).

Ihsan mengatakan pihaknya belum akan menyerah dengan pemangkasan anggaran tersebut. Pasalnya, kalau dipangkas otomatis anggaran DPR pada 2019 mendatang hanya akan bisa difokuskan pada belanja operasional.

BURT dan DPR akan berusaha berjuang agar pemangkasan anggaran yang dilakukan tidak menyentuh anggaran penting. Salah satu yang akan diperjuangkan, gaji dan kebutuhan operasional anggota DPR.

Selain itu, anggaran yang masih akan diperjuangkan menyangkut dana gaji honorer DPR yang berjumlah 260 orang. BURT juga akan berjuang akan seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPR bisa mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena tahun depan anggota DPR bertambah, ini konsekuensinya kemana-mana. Dari mulai mebel kantor, ruangan pasti bertambah, hal-hal yang tidak bisa dihindari. Gaji tenaga ahli bertambah, termasuk BPJS. Jadi masih ada belanja operasional yang masih kami perjuangkan," ujar dia.

Kendati anggaran dipangkas, DPR memahami bahwa ini adalah langkah penyesuaian mengingat postur APBN yang masih defisit. Adapun, nota keuangan RAPBN 2019 menyebut bahwa defisit APBN tahun depan akan berada di Rp297,2 triliun atau 1,84 persend dari Produk Domestik bruto (PDB).

Menurutnya, pemangkasan anggaran ini bukanlah murni inisiatif dari Kementerian Keuangan semata. Ihsan berujar, DPR juga memang berminat untuk mengurangi beberapa pos pengeluaran.

"Kami paham bahwa kondisi negara yang prihatin ini maka harus ada beberapa anggaran yang dipotong. Intinya kami menyesuaikan dari pagu yang sudah ada, tapi diutamakan pemotongan itu jangan sampai ke arah operasional," pungkas dia.

Menurut nota keuangan RAPBN 2019, belanja kementerian dan lembaga mendapat pagu anggaran sebanyak Rp840,28 triliun. Angka ini terbilang meningkat dibanding outlook tahun ini yaitu Rp813,47 triliun.