| Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai penayangan iklan hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo seharusnya dilakukan sejak dulu dan bukan menjelang pilpres 2019. "Sosialisasi bukan hanya sekarang-sekarang saja, tapi mestinya sejak dari dulu dilakukan, karena kinerja setiap hari bukan hanya menjelang pemilu," kata Hidayat di kompetisi parlemen, Jakarta, Kamis (13/9). Menurutnya, iklan tersebut menimbulkan banyak tafsir termasuk memanfaatkan momentum menjelang pilpres 2019.
Apalagi, kata Hidayat, iklan tersebut ditayangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di tempat publik berbayar seperti di bioskop."Elegannya kalau pun ingin menyampaikan program-program pemerintah, ya jangan lah di tempat-tempat yang di mana rakyat harus membayar," katanya. Salah satunya, kata Hidayat, pemerintah dapat membuat baliho, atau menayangkan capaian kinerja di televisi milik negara seperti TVRI. "Tapi kalau di tempat publik yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tempat swasta dimana bahkan rakyat pun membayar, sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu," ujarnya.
Hidayat pun setuju dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menilai iklan tersebut harus dicopot. Sebab, hal tersebut dinilai akan menimbulkan antipati."Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja. Karena alih-alih itu menghadirkan simpati itu akan menghadirkan antipati," ujarnya. Sebelumnya, Istana telah membantah penayangan iklan hasil kerja pemerintahan Jokowi di sejumlah bioskop, merupakan bagian kampanye jelang pilpres 2019.
"Jelas bukan kampanye," kata Staf Khusus Presiden Adita Irawati ketika dihubungi, hari ini untuk menyikapi keluhan sejumlah warganet karena terganggu iklan tersebut sebelum menonton film di bioskop. Iklan berjudul 2 MUSIM, 65 BENDUNGAN ini berdurasi sekitar empat menit dan ditayangkan bersama sejumlah iklan produk lainnya sebelum film dimulai. (sur) Let's block ads! (Why?)
via CNN Indonesia https://ift.tt/2Mpbh9b |
0 Comments:
Post a Comment