| Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berjanji tidak akan mengeluarkan kebijakan yang akan membuat pasar resah di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar AS saat ini. Hal ini ditegaskan penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. "Di tengah ketidakpastian ini, tentu kami tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat investor khawatir," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (10/9). Kebijakan yang membuat resah, lanjut Iskandar, misalnya dengan mengubah undang-undang terkait fiskal atau sektor riil ekonomi.
Iskandar juga meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyikapi depresiasi nilai tukar rupiah tidak akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai catatan, saat ini pemerintah dan otoritas terkait tengah melakukan serangkaian kebijakan untuk mengurangi tekanan defisit neraca transaksi berjalan dengan mendorong aliran modal masuk. Dari sisi fiskal, pemerintah mengeluarkan kebijakan perluasan mandatori program pencampuran biodiesel 20 persen (B20), pengetatan pengawasan impor, hingga menaikkan pajak penghasilan (PPh) pasar 22 untuk sejumlah barang konsumsi.
"Dalam aturan kenaikan PPh Impor Pasal 22, sebenarnya tidak mengubah dan tidak melangggar aturan WTO. Misalnya, importir membayar pajak Rp10 miliar, lalu kena pajak 10 persen. Artinya, dia membayar Rp1 miliar. Jika PPh final Rp2,5 miliar, nilai itu 1 miliar bisa dikreditkan. Jadi dengan kata lain itu sebenarnya mereka membayar yang sama," katanya. Di saat yang sama, pemerintah juga mendorong perluasan pasar ekspor ke negara-negara baru sembari mendorong hilirisasi industri di dalam negeri. Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) telah memberikan fasilitas swap untuk lindung nilai bagi para pelaku usaha baik eksportir maupun importir untuk memitigasi risiko nilai tukar. Selain itu, BI juga tengah menyiapkan mekanisme untuk mendorong konversi Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Menurut Iskandar, Indonesia tengah membutuhkan aliran modal khususnya di pasar valas. Karenanya, pemerintah dan BI terus menciptakan pendalaman pasar untuk memperluas basis investor. Staf Ahli Menkeu Robert Leonard Marbun menambahkan meski ada sejumlah kebijakan secara jangka pendek dan menengah untuk mengendalikan melemahkan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan masih positif. Sesuai RAPBN 2019, tahun depan pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 persen yang ditopang oleh industri pengolahan, pertanian jasa keuangan, jasa dan logistik.
Angka ini tak jauh dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh lembaga internasional yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen. "Jika dilihat dari inflasi rata-rata tahun depan masih di kisaran 3,5 persen, konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 4,1 persen," jelasnya. (bir) Let's block ads! (Why?)
via CNN Indonesia https://ift.tt/2O9LZxt |
0 Comments:
Post a Comment