| Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah kader Partai Demokrat terang-terangan mendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 meski partainya merapatkan barisan ke pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Beberapa yang mendukung di antaranya ialah Gubernur Papua Lukas Enembe dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Enembe adalah Ketua DPD Demokrat Papua dan Soekarwo menjabat Ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Elite pusat Demokrat tak memberikan sanksi apapun terhadap kader-kader tersebut. Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi berpendapat hal itu mencerminkan keraguan elite pusat partai bahwa pasangan Prabowo-Sandi dapat mendongkrak elektabilitas partai khususnya di Pileg 2019. "Ini menunjukkan mereka tidak yakin dengan mendukung calon dari koalisinya Pak Prabowo akan berdampak positif bagi perolehan suara mereka di Pileg," ucap Wawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (10/9). Hal itu menurut Wawan wajar terjadi karena Pilpres 2019 digelar serentak dengan Pileg. Wawan menduga ada perbedaan kalkulasi politik antara elite daerah atau DPD dengan DPP Demokrat. Daerah melihat Jokowi-Ma'ruf lebih berpotensi membantu mereka menjaring suara ketimbang Prabowo-Sandi. Dalam situasi demikian, DPP tak bisa berbuat apa-apa karena keberhasilan partai di Pileg, kata Wawan, tak hanya bergantung pada pimpinan pusat, melainkan juga kalkulasi elite daerah atau DPD. "2019 ini, kan, Pilpres dan Pileg artinya parpol juga memikirkan nasibnya di Pileg. Mereka sudah menghitung potensi kemenangan mereka di Pileg seperti apa. Kekuatan untuk kemenangan Pileg tidak semata-mata ditentukan DPP, tetapi kekuatan partai di provinsi, kabupaten/kota," ujar Wawan.  Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) yang juga kader Demokrat terang-terangan menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki) | Wawan juga menduga sikap Demokrat membebaskan sejumlah kadernya mendukung Jokowi karena ada persoalan yang tak kalah serius dalam tubuh koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Persoalan ini berkaitan dengan proses politik penentuan bakal capres dan cawapres dari partai politik. Beberapa waktu sebelum pendaftaran capres dan cawapres ke Komisi Pemilihan Umum, Partai Gerindra dan Partai Demokrat intens bertemu, baik di level sekretaris jenderal hingga ketua umum. Agus Harimurti Yudhoyono saat itu digadang-gadang bakal mendampingi Prabowo maju ketiga kalinya di ajang Pilpres. Namun di detik-detik akhir, Prabowo akhirnya memutuskan memilih mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjadi pendampingnya.Pemilihan Sandiaga itu sempat diwarnai tudingan dari Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief. Dia menuduh Sandiaga telah memberi mahar politik masing-masing Rp500 miliar kepada PKS dan PAN agar merelakan Prabowo memilih dirinya Wawan berpendapat polemik pencalonan itulah yang akhirnya membuat Demokrat benar-benar membebaskan kadernya bersuara bahkan siap memenangkan Jokowi tahun depan tanpa diberi sanksi. "Karena sebenarnya Demokrat bisa saja membebaskan tapi tidak harus diberitahu ke publik: 'silakan saja yang akan mendukung calon berbeda akan diberi dispensasi'. Tapi ini tidak," tuturnya. Ancam Suara Prabowo Dukungan sejumlah kader Demokrat kepada Jokowi tak otomatis menggerus suara Prabowo-Sandi. Wawan mengatakan tergerus atau tidaknya suara Prabowo-Sandi di daerah tergantung bagaimana kepala daerah Demokrat mengekspresikan dukungannya kepada Jokwoi. Kata Wawan suara Prabowo-Sandi bisa tergerus jika dukungan kepala daerah Demokrat itu diikuti dengan mobilisasi sumber daya politik partai di daerah itu. "Tapi apabila dukungan itu hanya bersifat simbolik saya kira mesin partai juga yang harus bekerja keras nantinya," kata Wawan. Menurut Wawan, sulit bagi koalisi Prabowo-Sandi untuk menyolidkan koalisi dengan Demokrat sebelum mereka menuntaskan persoalan penentuan Sandiaga sebagai cawapres. Ia menilai persoalan itu sampai saat ini masih menyisakan ketidakpuasan di kubu Demokrat. "Para kepala daerah memiliki ikatan politik lebih dekat dengan massa karena porsinya memang di daerah. Kalau mereka menggerakkan sumber daya atau network yang dimiliki itu akan signifikan dalam memobilisasi voters juga. Prabowo perlu hati-hati," ujar Wawan. (wis/arh) Let's block ads! (Why?)
via CNN Indonesia https://ift.tt/2NyWLQP | 
0 Comments:
Post a Comment