| Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai hal terpenting dalam debat capres-cawapres dalam Pilpres 2019 adalah pemahaman masyarakat terhadap ide para calon, bukan pada bahasanya. Hal itu ia katakan untuk merespon kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengusulkan debat dalam bahasa Inggris dan memperpanjang durasi debat hingga 60 menit. "Saya hanya ingin mengatakan di dalam debat itu esensinya gagasan. Nah, gagasannya bukan dilihat dari bahasanya atau panjang pendeknya berbicara," kata Moeldoko saat ditemui usai menghadiri Rakernas Projo di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (15/9). Moeldoko mengatakan kandidat capres-cawapres yang telah memiliki gagasan dan program yang jelas dipastikan tak akan tergantung oleh durasi waktu saat menyampaikannya kepada masyarakat Hal yang terpenting, kata dia, masyarakat dapat memahami subtansi gagasan para capres-cawapres ketimbang memikirkan hal lain yang dirasa tak diperlukan. "Kalau orang memberi gagasan yang sudah ada di pikiran-pikirannya pasti tidak tergantung oleh waktu. Yang penting adalah sebuah esensinya," kata dia. Lebih lanjut, Moeldoko menyerahkan kepada KPU untuk mengatur dengan baik format debat capres-cawapres di Pilpres kali ini. Ia mengatakan pihaknya belum memikirkan lebih lanjut soal usulan debat Pilpres dari kubu Prabowo-Sandiaga tersebut."Nanti dulu, nanti ada kajian tentang itu," kata dia. Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menyatakan pihaknya merasa pola debat kandidat dalam pilpres maupun pilkada serentak selama ini lebih mirip lomba cerdas cermat, karena kandidat dibatasi waktu yang telalu sempit. "Tapi kalau cuma tiga menit kemudian masing-masing bertanya. Ya udah, kayak cerdas cermat," kata Hinca di Jalan Daksa I No 10, Jakarta Selatan, Kamis (13/9) malam. Minta Bantuan Relawan Tekan Hoaks Moeldoko meminta kepada para relawan untuk menekan informasi bohong (hoaks) dan fitnah terkait fakta-fakta kinerja pemerintah di tengah masyarakat. "Kehadiran relawan bisa menjadi jembatan karna ada sebuah informasi yg di bolak balik kanan kiri atau berita-berita hoax sehingga kita berharap relawan, baik Projo bisa memberikan klarifikasi, bisa meluruskan," kata Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu mengatakan upaya itu harus dilakukan agar ada pembagian tugas antara tugas pemerintah dan tugas relawan di tengah-tengah masyarakat. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah, baik presiden dan para menterinya, harus tetap bekerja ketimbang turut ikut-ikutan menekan infomrasi hoaks yang membuang banyak waktu."Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalan kan tugasnya dengan baik," kata dia. Ia pun mengimbau para relawan untuk bersinergi membantu kinerja pemerintah untuk meminimalisir gangguan hoaks maupun kabar fitnah terkait kinerja pemerintah. "Sehingga membawa sebuah keseimbangan yang baik, keseimbangan yang dinamis gitu ya. agar semuanya bsa berjalan dengan track yang baik yang lurus itu kira kira pesan pesan saya," ujarnya. Moeldoko juga mengatakan para relawan dapat memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menekan kabar hoaks dan fitnah di tengah masyarakat.Ia mengatakan kekuatan para relawan Jokowi-Ma'ruf terletak di media sosial yang memiliki pengaruh signifikan bagi masyarakat. "Saya pikir Projo memiliki salah satu kekuatan, mereka memiliki di media sosialnya, mereka punya kekuatan untuk itu. Jadi bagaimana sebenarnya berita yang perlu di luruskan, Projo bersuara untuk meluruskan," pungkasnya. (DAL/arh) Let's block ads! (Why?)
via CNN Indonesia https://ift.tt/2xivnN6 | 
0 Comments:
Post a Comment