Anggaran itu diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul terbitnya Pergub Nomor 81 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
"Dana hibah enggak ada gunanya. Kita drop aja. Setuju?" kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/9).
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarief menyebut ada perbedaan penjelasan dari Bappeda DKI soal penjelasan anggaran.
Dalam rapat bersama Komisi A, Bappeda DKI menjelaskan dana lebih dari Rp1 miliar untuk memberi honor kepada pendamping rapat. Mereka akan mengawal dari rembuk RW hingga Musrenbang Provinsi. Namun dalam Rapat Banggar kali ini, mereka menyebut dana itu hanya untuk pelatihan. Pendampingan sesungguhnya baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.
"Daripada berdebat terus dan enggak bisa diukur efektivitasnya, maka didrop saja," kata Syarief.
Sebelumnya, Anies meneken Pergub Nomor 81 Tahun 2018 pada 10 Agustus 2018, lalu diundangkan pada 15 Agustus 2018. Pergub itu mengatur biaya honor yang akan dibayar untuk pendamping Musrenbang. Pendamping itu ditugaskan mengawal proses pembahasan APBD dari rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kota, dan Provinsi.
Pemprov DKI mengusulkan hal tersebut untuk menyiasati serapan dari usulan rembuk RW yang selama ini dinilai rendah.
Lima pendamping akan diterjunkan di setiap kelurahan. Total akan ada 1.335 orang pendamping untuk 267 kelurahan. Setiap pendamping minimal akan bekerja dalam lima pertemuan yang telah dirincikan sebelumnya.
Dari angka itu, setiap pendamping paling tidak akan menerima minimal Rp750 ribu. Dengan kata lain, untuk keseluruhan ditaksir bakal digelontorkan Rp1 miliar untuk honor pendamping rapat.
0 Comments:
Post a Comment